USA

Milenial, Penegakan Hukum, dan Reformasi Kultur Politik

KoSan

I

Keputusan di bawah tekanan Presiden Joko Widodo untuk memilih KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres memang melenyapkan stigma anti Islam, namun di saat bersamaan ia telah mengorbankan preferensi terhadap generasi milenial. Padahal jika boleh jujur, beliau menghabiskan banyak energi selama setahun terakhir guna membangun persepsi yang dekat dengan anak muda.

Pemilihan Ma’ruf Amin tampak menjanjikan, namun bila kita menilik tendensi ketidaknetralan struktural NU yang ramai menuai kritik ditambah pergerakan faksi konservatif yang kian menguat di internal, tidak ada yang mampu menjamin akar rumput nahdliyin dapat terkonsolidasi sepenuhnya. Fakta ini merupakan lampu kuning bagi petahana, mengingat tingkat elektabilitasnya pun belakangan kerap stagnan.

Basis politik Islam jelas terbelah, maka penentu kontestasi akan berpindah ke tangan kaum milenial selaku kelompok pemilik suara terbesar. Menurut data BPS, jumlah pemilih berusia 20–38 tahun pada Pilpres mendatang mencapai angka 86 juta jiwa (sekitar 46% dari total DPS nasional terkini). Pada titik ini, paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat potensi keuntungan elektoral yang amat krusial.

Generasi milenial sangat fluktuatif menyikapi dinamika politik. Kelompok ini juga kerap terombang-ambing antara menjadi bagian dari gelombang polarisasi atau gelombang transformasi. Demi mengarahkan orientasi politik mereka menuju koalisi penantang, citra natural Sandiaga harus dikombinasikan dengan pesan kampanye yang sederhana-tajam-terukur serta pendekatan setara sebagai “teman” alih-alih patronase seorang “bapak”.

Selain itu, kubu oposisi bisa memanfaatkan kekecewaan sekian persen pemilih Jokowi pada Pilpres 2014 yang memunculkan wacana golput. Prabowo-Sandi pun memiliki keunggulan lain: mesin politik Gerindra-PKS jauh lebih rapi dan teruji dibanding Koalisi Indonesia Kerja. Bila perpaduan ketiga faktor di atas berjalan sesuai keinginan Sandi, pintu kemenangan bakal terbuka sedikit lebih lebar.

Bagi saya, sekeren apapun kampanye KIK nanti, Ma’ruf Amin tetap tak masuk akal bagi mayoritas pemilih milenial. Rekam jejaknya sendiri membuktikan itu. Maka dalam konteks ini, Jokowi bertarung sendirian.

II

Mereka yang benar-benar memahami kondisi Jokowi selama 4 tahun berkuasa pastilah sadar bahwa masa pemerintahannya kerap diselingi dengan upaya menstabilkan konstelasi politik. Efek sampingnya: belum semua poin dalam Nawacita dapat terealisasi, terutama ranah penegakan hukum dan HAM. Kita ambil contoh populer saja seperti kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan yang tak kunjung menemui titik terang maupun rentetan persekusi agraria di Kendeng, Temon, hingga Sukoharjo. Walaupun demikian, masih cukup banyak pendukung beliau yang memaklumi posisi sulit sang presiden seraya berharap ia mampu menuntaskan segala utang janjinya di periode kedua setelah terbebas dari beban elektoral.

Pilihan menggandeng Ma’ruf Amin jelas mendorong kemunculan kerutan panjang di dahi para pendukung dimaksud. Meskipun menyandang reputasi selaku salah satu tokoh ulama berpengaruh, Ma’ruf Amin merupakan seorang figur konservatif yang tak jarang kontroversial. Lantas bagaimana mungkin pemerintahan periode 2019–2024 dapat menghasilkan produk-produk legislasi dan kebijakan publik berhaluan progresif?

Bila ingin mengubah pilihan, koalisi penantang justru menjadi sarang konservatisme (sampai level tertentu bahkan turut menyentuh radikalisme). Peran Sandi kemungkinan besar menjadi celah rasional tunggal untuk menyuarakan sekelumit progresivitas dari kubu oposisi, tapi hampir pasti takkan menyentuh ranah penegakan hukum dan HAM.

Lagi-lagi, di titik ini, Jokowi berjuang sendirian. Mau tak mau ia harus berfokus meyakinkan ulang basis pemilihnya bahwa ia sanggup mengendalikan potensi intervensi golongan konservatif dalam pemerintahan lanjutannya jika terpilih, agar seluruh konten Nawacita sanggup terealisasi tanpa kecuali.

III

Komposisi capres-cawapres Pilpres 2019 cukup merepresentasikan tradisi kolot kelembagaan politik kita saat ini, yaitu keniscayaan veto player. Istilah tersebut merujuk pada kekuasaan ketua umum yang hampir tak terbatas terkait kebijakan-kebijakan partai. PDIP bahkan menghaluskan makna veto player menjadi ‘demokrasi terpimpin’.

Segala dinamika yang terjadi pada injury time jelang deklarasi Joko Widodo-Ma’ruf Amin adalah manuver beberapa veto player. Mereka mengancam menarik dukungan dan menolak menandatangani surat keterangan pengusungan paslon bila kepentingannya tak dipenuhi Presiden.

Berkaca dari ‘kudeta menit terakhir’ yang sungguh konyol itu, kita harus mulai menggaungkan upaya reformasi kelembagaan partai. Menurut Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968), kelembagaan partai yang terus berkembang merupakan proses menuju modernisasi partai politik.

Salah satu langkah fundamental untuk mereformasi kelembagaan partai adalah menolak budaya veto player. Dalam konteks Pilpres, kandidat pemimpin nasional sebaiknya ditentukan melalui ajang konvensi partai yang terbuka bagi publik, bukan berlangsung lewat negosiasi-negosiasi cenderung kotor di balik pintu tertutup yang hanya diketahui segelintir elit. Konvensi yang transparan akan meningkatkan partisipasi calon pemilih, membangun budaya argumentasi berbasis data, serta menguji kemantapan ideologi politik. Dalam tinjauan lebih luas, penghapusan veto player bakal membuka ruang aspirasi yang luas bagi segenap anggota partai. Hal ini tentu berbanding lurus dengan perbaikan kualitas sistem kaderisasi.

Mungkin butuh waktu puluhan tahun sampai kita dapat menyaksikan perubahan kultur politik dalam sistem kepartaian di Indonesia. Oleh karena itu, titik tolak transisinya harus ditetapkan sedari sekarang. Minimal ketika seluruh partai dalam KIK bersepakat memulai kembali dari nol pada Pemilu 2024, signifikansi budaya veto player pelan-pelan sedang terkikis.

Status Sandi selaku cawapres koalisi penantang, disadari atau tidak, merupakan bentuk anomali progresif dari semangat reformasi kelembagaan di atas. Secara implisit, Prabowo telah membuka jalur regenerasi kepemimpinan melalui sosok Sandi. Peningkatan drastis daya tawar politik itu ditambah kemampuan kalkulasi brilian (rumor 1 T bagi PKS dan PAN tentu tak seberapa dibanding lonjakan nilai saham PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk yang membuat nilai total asetnya menyentuh nominal 6 T, bahkan biaya kampanye Pilpres mungkin saja masih tertutupi oleh imbas kenaikan tersebut) tak pelak membuat Sandiaga Uno selangkah lagi meraih pole position menuju 2024.

Di sisi lain, Jokowi malah tersandera presidential threshold yang dipaksakan pemerintahannya sendiri. Ironis!


Source link

Leave a Reply

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!